 |
| Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi saat menyampaikan sektor pariwisata jadi skala prioritas. (KF-089) |
klikFakta.com, JEPARA – Sektor pariwisata akan menjadi skala prioritas
Pamkab Jepara dibanding sektor-sektor yang lain. Hal itu seperti yang
disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Jepara Dian Kristiandi. Ia meminta perhatian
kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jepara, dalam optimalisasi pembangunan
infrasturktur pariwisata.
Hal itu dikatakan Andi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Jepara tahun 2019 di Pendapa Kabupaten, Senin (26/3/2018).
“Pariwisata ini kita harapakan menjadi pilar didalam rangka melakukan
sesuatu pergerakan pembanguann, menuju peningkatan kemampuan ekonomi di
Kabupaten Jepara,” kata dia.
Hadir Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bappeda Provinsi Jateng Arief Djatmiko, Forkopimda Kabupaten Jepara, Komisi D
DPRD Jepara, Sekda Jepara Sholih, Pimpinan OPD beserta jajarannya, Ketua Parpol
se-Kabupaten Jepara, akademisi/perguruan tinggi, asosiasi profesi, LSM, tokoh masyarakat, dan
delegasi Musrenbang Kecamatan.
Andi mengaku, sektor kepariwisataan akan menjadi multiplayer efek yang
bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Kartini. Oleh sebab
itu, pihaknya berharap sektor ini menjadi tanggungjawab semua OPD, tidak hanya
dinas terkait.
Menurut dia, jika hal ini dibebankan pada salah satu OPD yang
kebetulan memang secara teknis menangani, dan OPD lain tidak ikut mendukungnya
maka apa yang diharapkan tersebut tidak akan tercapai.
“Pariwisata ini kita harapakan menjadi pilar didalam rangka melakukan
sesuatu pergerakan pembanguann menuju peningkatan kemampuan ekonomi di
Kabupaten Jepara,” ujar dia.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, Pihaknya berkeinginan
dibangun sebuah komitmen yang diflurkan secara bersama. Dengan harapan didalam
rangka menyiapkan dokumen RKPD, penyiapan dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS), dan terakhir didalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sesuai program dan kegiatan.
klikFakta.com/089
