 |
| Audiensi DPC PAMMI Jepara dengan anggota DPRD Kabupaten Jepara. (KF-088) |
klikFakta.com, JEPARA – DPC PAMMI Jepara melakukan audensi
ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Jepara. Mereka mengadukan nasib
lantaran mereka masih belum bisa pentas di malam hari.
Lukito, selaku ketua harian
PAMMI Jepara mengungkapkan, pihaknya yang merupakan musisi dan seniman juga
punya hak untuk berkarya. Tapi dengan adanya pembatasan pentas seperti saat
ini, pihaknya merasa dirugikan.
“Ini dibatasi untuk berkarya, serasa kita sebagai seniman
kita belum merdeka. Padahal kita tidak pernah meminta bantuan pada pemerintah,
kita ini mandiri tidak pernah minta bantuan pada pemerintah. Saya minta cuma
pemerintah mendukung kita berkarya tanpa di batasi. Kita itu selalu mengikuti
aturan kok, tapi mengapa kita selalu di korbankan dalam hal ini musisi dan
seniman dangdut di Jepara,” terangnya.
Sementara itu, Ahmad Ja'far, Anggota DPRD Kab. Jepara dari
fraksi Golkar mengatakan, pihaknya memang ingin bertemu dengan PAMMI dimana
organisasi yang menaungi seniman musik Melayu atau dangdut.
“Saya pingin duduk bareng menampung apa keluhan para seniman
dangdut. Saya pingin di Jepara itu ada perda tentang hiburan dan seni budaya
dimana itu semua diatur. Ada klasifikasi hiburan, agar supaya statusnya jelas. Para
seniman yang menaungi dinas pariwisata dan dewan kesenian daerah. Kalaupun
sampai belum ada perda, kita akan perjuangkan supaya juga bupati bisa
menerbitkan perbup,” jelasnya.
Pihaknya berharap para musisi dangdut yang di naungi PAMMI
untuk bisa proaktif untuk berkomunikasi dengan para pihak supaya musisi di Jepara
ini bisa mendapat apa yang di inginkan dan bisa pentas tanpa ada yang
mempersulit.
“Kami juga akan melobi dengan pihak yang berkompeten untuk
memperjuangkan perda supaya rakyat atau seniman punya payung hukum untuk
kedepannya,” katanya.
Salah satu aktivis Garda Jepara, Rifan, yang mendampingi PAMMI Jepara dalam audiensi
tersebut mengatakan, pihaknya berharap PAMMI Jepara yang mengadu ke DPRD ini segera
mendapatkan kejelasan. “Kami juga berharap agar anggota DPRD Jepara bisa
memperjuangkan usulan teman-teman PAMMI karena DPRD ini adalah wakil kita,”
katanya.
Busro, dari asosiasi pengusaha suond sistem juga mengeluhkan
adanya pembatasan pentas dangdut. Pasalnya, dampak dari itu semua menjadikan
para penyedia jasa sound sistem juga sepi job sehingga dia pun dan rekannya
pengusaha sound syistem merugi bahkan kalo hal ini terus menerus seperti ini
dia tidak menampik bakal gulung tikar.
klikFakta.com/ARIS S/089
